TULUNGAGUNG, KitaToday.com – Peringatan keras yang dilontarkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, terkait praktik mark up harga bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu reaksi keras di daerah.
Penasehat LPK RI Tulungagung, Gus Edi Al Ghoibi, menegaskan bahwa Tulungagung wajib menjadi garda terdepan dalam menjalankan aturan pusat tanpa kompromi.
Praktik “Penggelembungan” yang Meresahkan
Kasus dugaan mark up ini bukan sekadar isu belaka. Nanik Sudaryati mengungkap adanya laporan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai oknum mitra yang nekat mematok harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Lebih miris lagi, praktik kotor ini seringkali dibarengi dengan pemaksaan penggunaan bahan pangan berkualitas buruk.
- “Ingat! Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerja sama dengan mitra yang me-mark up harga. Apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” tegas Nanik di Solo, Selasa (24/2).
LPK RI Tulungagung: “Jangan Main-Main dengan Gizi Anak”
Menanggapi hal tersebut, Gus Edi Al Ghoibi menekankan bahwa integritas adalah harga mati. Menurutnya, Tulungagung tidak boleh memberi celah sedikit pun bagi “penumpang gelap” yang ingin mencari keuntungan pribadi di atas piring makan anak-anak sekolah.
Poin Utama Desakan Gus Edi :
Seluruh perangkat SPPG di Tulungagung harus tegak lurus pada instruksi Badan Gizi Nasional.
Transparansi Anggaran :
Pengawas keuangan wajib jeli melihat selisih harga pasar dengan laporan mitra.
Kualitas Tanpa Tawaran: Bahan pangan buruk adalah bentuk sabotase terhadap kesehatan generasi mendatang.
Ancaman Bagi Pelanggar
Program MBG adalah program strategis nasional. Adanya upaya penggelembungan harga dan penurunan kualitas bahan pangan bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan potensi tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan rakyat.
Analisis Singkat :
Jika peringatan dari pusat ini diabaikan, kredibilitas satuan pelayanan di daerah akan dipertaruhkan. Gus Edi melalui LPK RI berkomitmen untuk terus memantau jalannya program ini di lapangan agar tepat sasaran, tepat harga, dan tepat gizi. ( red )
