TULUNGAGUNG, KITATODAY.COM – Jagat media sosial kembali diguncang isu miring terkait penyaluran bantuan pangan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pelayanan SPPG 002 Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol. Pada Sabtu (4/4/2026), warga penerima manfaat mulai bersuara lantang mengenai ketidakwajaran harga porsi makanan yang diduga tidak sesuai standar pemerintah.
Keresahan warga dipicu oleh penetapan nilai harga yang dianggap mencekik hak masyarakat kecil. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, muncul rincian harga yang dipertanyakan keabsahannya:
- Porsi Besar: Dihargai Rp10.000
- Porsi Kecil: Dihargai Rp8.000
- B3 (Bahan Baku Bantuan): Terindikasi adanya pemangkasan nilai.
Banyak warga penerima manfaat mengeluhkan bahwa nominal tersebut disinyalir telah mengalami mark-up atau penggelembungan harga, sehingga kualitas dan kuantitas pangan yang diterima tidak lagi sesuai dengan petunjuk teknis yang seharusnya.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Penasehat LPK RI, Gus Edi Al Ghoibi bergerak cepat setelah menerima aduan resmi dari salah satu warga berinisial (S). Tidak sekadar menelan informasi mentah-mentah, Gus Edi langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi kepada sejumlah penerima manfaat lainnya.
”Kami menerima keluhan dari masyarakat yang merasa dizalimi. Hasil klarifikasi kami di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penerima manfaat membenarkan adanya pemangkasan standar harga. Ini bukan sekadar soal selisih seribu atau dua ribu rupiah, tapi soal amanah dan hak rakyat yang diduga dipangkas,” tegas Gus Edi.
Warga menilai pelayanan di SPPG 002 Junjung jauh dari kata memuaskan dan transparan. Dugaan pemangkasan standar harga ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aturan pemerintah pusat demi keuntungan oknum tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak pihak terkait dan dinas sosial untuk segera mengaudit operasional SPPG 002 Junjung. Jika terbukti ada penyelewengan, warga meminta agar oknum yang bermain ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Tim Redaksi Investigasi
