TULUNGAGUNG, KITATODAY.COM – Menyusul ramainya sorotan publik di media sosial mengenai kualitas pelayanan program di SDN 1 Ketanon, pihak Pengelola SPPG mengambil langkah proaktif. Rombongan Pengelola SPPG 2 Ketanon bersama SPPI dan ASLAP mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Tulungagung untuk memberikan klarifikasi secara langsung, Senin (13/4/2026).
Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung oleh Ketua LPK-RI Tulungagung, Parmonangan Sirait, bersama Gus Edi Al Ghoibi Penasehat LPK-RI, Gus Agung Hadi yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Kitatoday, serta sejumlah anggota LPK RI. Pertemuan mediasi ini berlangsung di Kantor LPK RI yang berlokasi di Perum Sobontoro Permai Blok M No. 18, Tulungagung.
Dalam forum tersebut, Ketua SPPI, Ike Ratna, memberikan jawaban dan penjelasan komprehensif terkait isu pelayanan MBG di SDN 1 Ketanon yang kadung viral di jagat maya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak lepas tangan. Sebaliknya, pengelola SPPG 2 Ketanon menyatakan kesiapan penuh untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada para pengguna manfaat.
Respons Tegas LPK RI Tulungagung
Merespons iktikad baik tersebut, Ketua LPK RI Tulungagung, Parmonangan Sirait, menyambut positif langkah kooperatif dari pihak SPPG dan SPPI. Meski demikian, selaku garda terdepan pelindung hak konsumen, Parmonangan tetap memberikan peringatan tegas agar insiden serupa tidak terulang.
“Tolong dijaga dengan baik, dan berikan haknya pengguna manfaat tersebut dengan sebaik-baiknya,” tegas Parmonangan Sirait memberikan pesan menohok kepada pihak pengelola.
Di tempat yang sama, Gus Edi Al Ghoibi turut memberikan pandangannya. Tokoh yang dikenal aktif mengawal transparansi layanan publik ini tidak sekadar menyoroti sisi evaluasi, tetapi juga memberikan motivasi dan dukungan moril kepada jajaran SPPG 2 Ketanon. Ia berharap kejadian viral ini menjadi momentum titik balik bagi SPPG 2 Ketanon untuk terus berbenah dan membuktikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk saling mengawasi dan memastikan program pemerintah tersalurkan dengan tepat sasaran, transparan, dan memenuhi hak-hak masyarakat sebagai pengguna manfaat ( Red )
