Tulungagung, KitaToday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di SPPG Desa Pojok kec. Campurdarat yang dikelola oleh Yayasan Sakinatul Umat kini tengah menjadi sorotan tajam. Pelayanan gizi yang seharusnya menjadi pilar kesehatan anak ini diduga kuat sarat akan ketidaklayakan, menyusul keluhan warga terkait kualitas menu yang disajikan dengan anggaran Rp8.000 per porsi.
Menu Balita Dianggap Tak Penuhi Standar Gizi menjadi Polemik yang mencuat ke permukaan pada hari ini, Rabu (1/4/2026), setelah sejumlah warga menerima paket MBG yang dinilai sangat jauh dari kata layak untuk standar kebutuhan gizi pertumbuhan balita.
Berdasarkan keterangan salah satu warga Desa Pojok berinisial (Y), sajian gizi yang didistribusikan kepada balita hanya berisikan komposisi yang sangat minim.
“Menu yang diberikan hanya berupa nasi putih, oseng buncis campur sedikit suwiran ayam, tempe,dan satu buah pisang. Untuk kebutuhan balita, ini sangat kurang layak,” keluh Y kepada awak media.
Dengan nominal anggaran Rp 8.000 per porsi, meskipun tergolong porsi kecil, warga menilai seharusnya pihak pengelola dapat menyajikan makanan yang lebih padat gizi, terutama dalam hal ketersediaan protein hewani yang memadai untuk balita, bukan sekadar sayuran dan suwiran ayam yang minim.
LPK RI Turun Tangan, Desak Tindakan Tegas
Merespons temuan yang mengecewakan di lapangan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) langsung angkat bicara. Ketua LPK RI, Parmonangan Sirait, secara tegas menyayangkan buruknya kualitas pelayanan MBG di SPPG Pojok tersebut. Menurutnya, hak balita untuk mendapatkan asupan gizi yang optimal tidak boleh disepelekan, apalagi jika menyangkut anggaran yang bersumber dari program resmi.
Senada dengan hal tersebut, tokoh sekaligus perwakilan LPK RI, Gus Edi Al Ghoibi, mengonfirmasi bahwa gelombang protes warga memang nyata terjadi dan bukan sekadar isapan jempol.
- “Memang benar, hari ini saya dihubungi oleh beberapa warga Desa Pojok. Apa yang disampaikan oleh Mas (Y) itu sepenuhnya selaras dengan laporan dari warga lainnya,” ungkap Gus Edi.
Melihat indikasi ketidakberesan pengelolaan MBG oleh Yayasan Sakinatul Umat, Gus Edi memberikan peringatan keras dan meminta instansi pemerintah yang menaungi program ini untuk tidak tutup mata.
- “LPK RI berharap para pejabat berwenang segera turun tangan dan menindaklanjuti temuan ini dengan tegas. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut hingga membuat masyarakat geram,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Pojok masih menanti adanya evaluasi menyeluruh serta transparansi dari pihak Yayasan Sakinatul Umat terkait rincian penggunaan anggaran Rp8.000 per porsi tersebut. Pemerintah dan dinas terkait didesak untuk segera melakukan audit agar hak gizi balita di Desa Pojok tidak terus dikorbankan ( Red )
