KitaToday.com – Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa wajib memberikan keterbukaan kepada publik terkait hak masyarakat untuk mengetahui RAB Dana Desa.
Sebagaimana hal tersebut tertuang pada UU Desa pasal 24 “penyelenggaraan pemerintahan desa berasas keterbukaan”. Lalu di pasal 26 ayat 4 “melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan”, juga diperkuat di pasal 68 ayat,bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, lalu ditambahkan dengan”RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) merupakan Rencana Anggaran yang merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan penyediaan barang dan jasa.
Untuk itu, Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebut. dalam beberapa pasal dalam UU Desa yang berlaku.
Salah satu cara dan potensi terjadinya korupsi tindakan korupsi dana desa yaitu merahasiakan rincian/rencana anggaran belanja (RAB).
Sejujurnya, bukti seorang Kepala desa itu jujur dalam membangun desanya, maka dia wajib memajang RAB tersebut di kantor desa, tujuannya, agar semua masyarakat tahu apa saja yang dibangun dan apa saja yang akan dibelanjakan berikut harga satuannya.
Itu wajib dilakukan karena dana desa tersebut untuk masyarakat desa dan bukan dana untuk pemerintahan desa.
Oleh karena itu, Khusus bagi warga masyarakat desa yang peduli dan kritis terhadap penggunaan Dana Desa dapat mempertanyakan satuan RAB bangunan dana desa, karena itu adalah hak masyarakat dan tidak untuk dirahasiakan.
Jika Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa atau elit desa tidak mau melakukan hal tersebut di atas maka dapat dituntut untuk mundur karena tidak mampu menjadi pelayan masyarakat, Apalagi jika terbukti melakukan penyelewengan dana desa, bisa dijebloskan ke penjara.
Melihat persolaan ini, masyarakat sekarang harus lebih cermat dan berani, mengetahui, melihat mana yang menjadi hak pemerintahan desa, mana yang menjadi hak masyarakat.
Kewajiban Kades terhadap dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) tentang Desa.
Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Namun fakta di lapangan warga masyarakat termasuk penggiat, aktivis dan wartawan masih saja mendapat kesulitan untuk mengetahui bahkan sekedar bertanya soal RAB- DD.
Bahkan rata-rata dan sangat seringkali mendapat jawaban bahwa RAB tidak boleh diperlihatkan atau diketahui, Ini ajaran siapa?
Permendagri nomor 114 tahun 2014 mengatur penyusunan RKPDes. Di pasal 29 ayat 5, bahwa RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes, Permendagri nomor 114 pasal 42 bahwa “rencana APBDes sebagai mana dimaksud dalam pasal 41 dilampirkan Rencana Kegiatan dan juga Rencana Anggaran Biaya ( RAB).
Dipasal 59, “kepala desa menginformasikan dokumen RKPDes atau APBDes dan rencana kerja kepada masyarakat. Ingat bahwa pasal 42 yang tadi adalah RKPDes tersebut terlampir rencana kegiatan dan RAB. Lalu kembali kita di pasal 29 Permendagri nomor 114 yaitu “dokumen RKPDes yang telah disepakati, maka ditetapkan sebagai peraturan desa.
Maka, jawaban terkait pernyataan RAB Desa itu rahasia dan tidak boleh diketahui masyarakat? adalah RAB itu bukanlah Rahasia! Tidak benar bahwa RAB desa itu rahasia dan tidak boleh diketahui masyarakat.
RAB desa adalah dokumen publik yang wajib diakses oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 huruf b menyatakan bahwa desa berkewajiban untuk “memperjelas informasi publik desa”.
-Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan desa merupakan informasi publik desa”.
-Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat”.
Masyarakat berhak untuk mengetahui RAB desa karena beberapa alasan berikut:
RAB desa merupakan bagian dari APBDes. APBDes adalah dokumen publik yang wajib diakses oleh masyarakat; Masyarakat berhak untuk mengawasi penggunaan dana desa. Dengan mengetahui RAB desa, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa akan digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan rencana;
Keterbukaan informasi publik desa dapat mencegah terjadinya korupsi. Ketika masyarakat mengetahui RAB desa, mereka dapat lebih mudah untuk mendeteksi jika ada indikasi penyimpangan dana desa.
Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk meminta RAB desa kepada pemerintah desa. Pemerintah desa wajib memberikan RAB desa kepada masyarakat yang memintanya.
Berikut adalah beberapa cara untuk mendapatkan RAB desa:
-Datang langsung ke kantor desa dan meminta RAB desa kepada kepala desa atau perangkat desa lainnya;
-Mengajukan permintaan informasi publik desa secara tertulis kepada pemerintah desa;
Mengakses informasi publik desa melalui website desa (jika desa memiliki website);
Masyarakat juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika pemerintah desa tidak memberikan RAB desa kepada mereka.
Berikut adalah beberapa lembaga yang dapat menerima laporan masyarakat:
-Inspektorat Daerah;
-Badan Pengawasan Keuangan (BPK);
-Satuan Tugas Saber Pungli;
-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dengan mengetahui hak-hak mereka dan cara untuk mendapatkan informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama. Jika ada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD termasuk pendamping desa yang masih bilang RAB DD adalah rahasia. Silahkan ditanya balik kepada mereka, apa dasar hukum yang mereka gunakan?
