TULUNGAGUNG, KitaToday.Com – Wibawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung benar-benar dipertaruhkan. Pasca aksi penyegelan kantor pada Rabu (22/4), gelombang massa mahasiswa kembali menggeruduk Gedung Dewan di Jalan RA Kartini pada Kamis (23/4/2026). Situasi memanas seiring munculnya mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat tersebut.
“DPRD Tidak Ada Fungsinya!”
Kemarahan mahasiswa memuncak karena menilai lembaga legislatif tersebut mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan. Koordinator aksi, Rifai, dengan lantang menyatakan bahwa DPRD Tulungagung telah gagal total dalam menjaga amanah konstituennya.
“DPRD Tulungagung gagal mengemban amanah rakyat. Kami melihat lembaga ini tidak ada fungsinya lagi. Mereka diam saat rakyat menjerit,” tegas Rifai di depan gerbang gedung dewan.
Penyegelan yang dilakukan sehari sebelumnya merupakan simbol matinya demokrasi di tingkat lokal. Mahasiswa menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar janji manis di balik meja rapat.
Saling Tuding: Dewan Salahkan Bupati
Menanggapi tekanan massa, anggota DPRD Tulungagung, Asrori, menemui demonstran. Namun, alih-alih memberikan solusi konkret, pihak dewan justru melontarkan “bola panas” ke arah eksekutif.
Asrori mengaku pihaknya juga merasa kecewa dan frustrasi terhadap kinerja Bupati Tulungagung, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran daerah.
Poin Pembelaan Dewan :
- DPRD mengklaim telah berulang kali melayangkan peringatan kepada Bupati.
- Pihak eksekutif dituding keras kepala dan tidak mengindahkan fungsi kontrol legislatif.
- Adanya kebuntuan komunikasi antara kebijakan anggaran Bupati dengan rekomendasi Dewan.
“Kami juga kecewa kepada Bupati. Sudah kami ingatkan berulang kali terkait penggunaan anggaran, tapi tidak pernah mengindahkan,” pungkas Asrori di hadapan massa yang mulai memanas.
Krisis Kepemimpinan di Tulungagung
Aksi saling tuding antara legislatif dan eksekutif ini kian mempertegas adanya keretakan serius dalam tata kelola pemerintahan di Tulungagung. Rakyat kini disuguhkan tontonan “lempar batu sembunyi tangan” di saat kondisi daerah membutuhkan ketegasan.
Jika mosi tidak percaya ini terus bergulir tanpa ada mediasi yang solutif, bukan tidak mungkin stabilitas politik di Tulungagung akan lumpuh total. Marwah gedung di Jalan RA Kartini itu kini berada di ujung tanduk—apakah akan kembali menjadi rumah rakyat, atau sekadar monumen kegagalan birokrasi.
Laporan: Tim Redaksi
Lokasi: Jl. RA Kartini, Tulungagung
