TULUNGAGUNG, KITATODAY.COM – Pelayanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di SPPG Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Jumat 3/4/2026. menuai polemik tajam. Program yang dikelola oleh Yayasan Sakinatul Umat tersebut dinilai sangat miris dan jauh dari standar kelayakan. Ironisnya, warga yang mengeluhkan hal ini justru direspons dengan ancaman pelaporan ke pihak kepolisian.
Keluhan ini mencuat setelah sejumlah orang tua penerima manfaat menyoroti kualitas menu makanan yang diberikan kepada balita mereka. Kepada awak media, salah satu orang tua membeberkan bahwa menu yang disajikan dinilai sangat kurang layak untuk menunjang tumbuh kembang anak. Menu yang diterima hari ini hanya berupa nasi putih, tahu, telur, tumis wortel, dan buah jeruk peras.
“Sangat kurang layak. Apakah pihak SPPI sama sekali tidak melakukan kontrol ke lapangan? Atau ahli gizinya yang tidak peka dengan standar gizi balita?” keluh salah satu orang tua penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya demi keamanan.
Dugaan Intimidasi dan Bungkam Suara Warga
Alih-alih mengevaluasi pelayanan dan asupan gizi, pihak pengelola justru diduga melakukan tindakan intimidasi. Hal ini terungkap setelah Gus Edi Al Ghoibi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) menerima aduan langsung dari warga.
Melalui sambungan telepon, seorang orang tua penerima manfaat melaporkan adanya tekanan mental. Ia menyebutkan bahwa pihak SPPG saat ini tengah mencari dan melacak orang-orang yang berkomentar ke publik terkait buruknya layanan ini, dengan ancaman akan dilaporkan ke Polres setempat.
“Warga mendapat tekanan. Pihak SPPG mencari siapa saja yang berani berkomentar ke publik untuk dilaporkan ke polisi,” tutur Gus Edi menirukan aduan warga tersebut.
Merespons dugaan arogansi dan gaya-gaya intimidasi tersebut, Ketua DPC LPK-RI Tulungagung , Parmonangan Sirait, angkat bicara dengan nada geram. Pihaknya mengecam keras upaya pembungkaman terhadap konsumen, dalam hal ini masyarakat penerima manfaat yang berhak mendapatkan pelayanan yang layak.
“Kami mengecam keras tindakan intimidasi kepada masyarakat. LPK-RI akan siap berdiri di garda terdepan dan mendampingi secara hukum masyarakat yang dilaporkan! Bila itu benar terjadi, kami pastikan kita tidak akan tinggal diam,” tegas Ketua DPC LPK-RI Tulungagung.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak adanya transparansi dan evaluasi menyeluruh dari dinas terkait terhadap Yayasan Sakinatul Umat. Publik berharap program gizi balita tidak dijadikan ladang bisnis yang menguabaikan kualitas, apalagi diwarnai dengan ancaman terhadap warga kecil. ( Red )
