TULUNGAGUNG, KitaToday.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi kesehatan siswa justru menuai kontroversi di Tulungagung. Pasca viralnya video porsi makanan “minimalis” di SDN 1 Tertek, nama seorang tenaga kesehatan kini terseret ke dalam pusaran konflik.
Porsi Minim, Kekecewaan Maksim
Kejadian bermula pada Kamis (12/3/2026), saat sebuah video amatir beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang wanita yang diduga wali murid menunjukkan menu yang jauh dari ekspektasi gizi seimbang: potongan ayam kecil, sepotong tempe bacem, dan satu buah jeruk peras. Kondisi ini memicu reaksi keras dari publik yang mempertanyakan standar pengawasan dan realisasi anggaran program unggulan tersebut di lapangan.
Klarifikasi Bidan Ruly :
“Saya Tidak Terlibat”
Buntut dari video viral tersebut, nama Ruly, seorang bidan di wilayah Kelurahan Tertek, ikut terseret dan dikaitkan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tertek 2. Menanggapi hal ini, Ruly memberikan pernyataan tegas guna meredam spekulasi.saat dikonfirmasi pada Minggu (15/3/2026), Ruly mengaku terkejut namanya dicatut dalam narasi video yang menyudutkan tersebut.
Dugaan Pencatutan :
Ia menjelaskan bahwa penyebutan namanya diduga bermula dari unggahan oknum wali murid yang kemudian menyebar tanpa verifikasi.
Ruly menegaskan secara resmi bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki keterlibatan operasional dalam SPPG Tertek 2 yang kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat.
”Saya tidak ada sangkut pautnya dengan operasional SPPG tersebut,” tegasnya singkat dalam sambungan telepon.
Transparansi SPPG Dipertanyakan
Kasus di SDN 1 Tertek ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pengelola SPPG. Ketidaksesuaian menu antara rencana program dengan realita di piring siswa mengindikasikan adanya celah dalam rantai distribusi atau pengawasan kualitas.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pihak terkait untuk mengusut tuntas mengapa porsi “seadanya” tersebut bisa sampai ke tangan siswa, serta membersihkan nama-nama pihak yang merasa dirugikan akibat simpang siur informasi ini. ( Red )
