JAKARTA Kitatoday.com — Dalam konferensi pers yang diadakan 24 September 2025, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim), Komjen Pol. Syahardiantono, mengumumkan bahwa total 959 orang telah ditetapkan tersangka terkait aksi-aksi anarkis yang terjadi selama demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 664 adalah dewasa dan 295 adalah anak-anak.
Aksi demonstrasi Agustus lalu melibatkan banyak massa dan tersebar di berbagai daerah. Bentrokan dengan aparat keamanan, vandalisme, dan kerusakan fasilitas umum menjadi catatan utama. Penetapan ratusan tersangka ini menunjukkan bahwa Polri melakukan tindakan tegas sebagai bentuk penegakan hukum dan pemulihan ketertiban umum.
Menurut Komjen Syahardiantono, proses penyelidikan melibatkan identifikasi melalui video dokumentasi, laporan saksi, serta penyusunan kronologi kejadian secara mendalam. Pihak kepolisian juga menyebut bahwa sebagian tersangka anak-anak mungkin dijerat dengan hukum yang berlaku bagi anak, dengan memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Respons publik beragam. Sebuah bagian masyarakat menyebut langkah ini perlu agar ada efek jera dan mencegah demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Namun ada juga kekhawatiran terkait penyitaan kebebasan berpendapat dan kemungkinan adanya ketidakadilan bagi anak-anak yang ikut dalam kerumunan demonstrasi. Forum-forum HAM mendorong agar proses hukum dijalankan dengan transparansi penuh dan tetap menjaga hak anak sebagai korban potensial, bukan hanya sebagai pelaku.
Polri menyatakan akan tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam penanganan kasus ini. Tersangka dewasa dapat menghadapi berbagai pasal sesuai beratnya tindakan—mulai dari tindak pidana ringan hingga yang mengakibatkan kerusakan dan ancaman terhadap keselamatan. Untuk tersangka anak, proses hukum akan melibatkan Balai Pemasyarakatan, pengasuhan khusus, dan pendamping hukum agar hak-haknya tetap terlindungi.
Kasus ini menjadi monitor penting baik bagi kepolisian, pemerintah, pengamat hukum, dan masyarakat, dalam melihat bagaimana demokrasi dan kebebasan berekspresi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan dengan rasa tanggung jawab. Ke depan, publik juga mengharapkan pernyataan resmi mengenai jumlah kerugian akibat kerusuhan, pemulihan fasilitas umum, dan garansi agar aksi serupa tidak berubah jadi sumber konflik berkepanjangan.
