JAKARTA Kitatoday.com — Indonesia terus mengukuhkan komitmennya pada tranformasi energi bersih dengan langkah terbaru: pada 24 September 2025, Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengumumkan kerja sama strategis dengan Toyota untuk membangun ekosistem green hydrogen di Tanah Air. Kesepakatan ini diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam usaha dekarbonisasi industri serta pemenuhan target Net Zero Emission di masa depan.
Green hydrogen, yaitu hidrogen yang dihasilkan lewat proses dengan emisi karbon rendah (biasanya dari sumber energi terbarukan dan/atau proses elektrolisis yang bersih), menjadi salah satu opsi yang sangat diprioritaskan pemerintah dan sektor swasta. PGE, yang selama ini dikenal dengan pengelolaan panas bumi (geothermal), akan menyediakan infrastruktur dasar dan sumber daya untuk pemrosesan hidrogen hijau. Sementara Toyota membawa teknologi dan pengalaman global dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif.
Dalam kerjasama ini, beberapa proyek percontohan akan dilakukan di lokasi-lokasi geothermal yang sudah beroperasi milik PGE. Tujuannya adalah membangun fasilitas konversi, penyimpanan, dan distribusi hidrogen untuk keperluan industri dan transportasi. Kunci keberhasilan adalah tersedianya pasokan listrik bersih dan aliran energi panas bumi yang stabil agar proses produksi hidrogen tidak lagi menimbulkan emisi besar.
Pihak Toyota menyebut bahwa mereka tertarik pada potensi Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki potensi panas bumi melimpah serta sumber daya alam lain yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Keahlian dalam kendaraan berbahan bakar hidrogen dan fuel cell akan diuji pada proyek percontohan, termasuk studi tentang infrastruktur stasiun isi ulang / isi balik (refueling) hidrogen di tempat publik atau industri.
Tidak ketinggalan, regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi perhatian. Untuk proyek semacam ini berhasil dan menarik secara ekonomi, perlu regulasi yang mendukung – mulai dari tarif listrik, insentif pajak, aturan emisi karbon, hingga standar keamanan dan infrastruktur spesifik untuk hidrogen yang relatif baru di Indonesia. Lebih lanjut, kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian akan diperkuat agar pengembangan teknologi-pendukung bisa cepat beradaptasi dan lokalitas teknologi bisa makin tinggi.
Meskipun proyek ini menjanjikan, tantangan juga banyak, termasuk biaya investasi yang tinggi, perlunya keahlian teknis, dan infrastruktur pendukung (seperti jaringan distribusi dan fasilitas pengisian hidrogen) yang belum merata. Namun, berbagai pihak optimistis bahwa dengan dukungan kebijakan, pemangku kepentingan swasta, dan partisipasi publik, langkah green hydrogen ini bisa menjadi bagian dari solusi terhadap penyusutan emisi dan ketahanan energi nasional.
