Amin kitatoday.com– Upaya Pemkab Kediri untuk meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki beberapa gedung yang rusak parah pasca-pembakaran dan penjarahan Sabtu (30/8) lalu, agaknya membuahkan hasil. Sejak Selasa (9/9) hingga kemarin, tim kementerian PU berada di Kediri. Mereka melakukan survei hingga mengecek kelayakan gedung yang rusak parah dan harus dibangun ulang itu.
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri (BKAD) M. Erfin Fatoni mengatakan, dari hasil identifikasi sementara, total ada tiga gedung yang rusak parah akibat penjarahan dan pembakaran dalam kerusuhan Sabtu (30/8).
“Dari penghitungan sementara, total kerugian dari tiga gedung itu Rp 136 miliar,” kata Erfin tentang kerusakan gedung DPRD Kabupaten Kediri, gedung sekretariat, dan gedung bupati.
Untuk merealisasikan pembangunan tiga gedung itu, menurut Erfin Kementerian PU tengah melakukan identifikasi dan verifikasi kerusakan gedung. Dia berharap pascaverifikasi atau pengecekan itu, pemerintah pusat bisa memberikan bantuan pembangunan.
“Kami masih tunggu hasil. Semoga pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu pembangunan gedung di Kabupaten Kediri ini,” harapnya.
Erfin memprediksi, nantinya Pusat akan mengajak sharing anggaran. Bukan menanggung semua biaya perbaikan melalui Kementerian PU.
“Kebutuhan (anggaran) nasional juga relatif besar,” lanjut Erfin tentang kemampuan fiskal pemerintah.
Lebih jauh Erfin menyebut, sejak Selasa (9/9) lalu tim Kementerian PU melakukan survei kerusakan gedung di Pemkab Kediri. Adapun kemarin (10/9), mereka melanjutkan dengan kajian teknis.
“ Itu (kajian teknis) terkait kelayakan ketiga gedung untuk melihat berapa yang bisa dianggarkan,” terangnya.
Sementara itu, selain kerusakan gedung yang membutuhkan dana ratusan miliar, Pemkab Kediri juga harus mengganti barang-barang kantor yang hilang dijarah. Berdasar inventarisasi organisasi perangkat daerah (OPD) terdampak, setidaknya ada 4.723 peralatan dan perlengkapan kantor yang hilang.
Kerugian dari hilangnya peralatan kantor berupa komputer, laptop, printer, scanner, AC, kursi, dan peralatan lain, hingga mobil, dan sepeda motor itu mencapai Rp 23,9 miliar.
“Saat ini belum ada setengahnya yang kembali. Kami pesimistis kalau barang sekian banyak ini bisa kembali utuh,” paparnya.
Sesuai mekanisme, pemkab akan melakukan penghapusan untuk barang yang tidak kembali. Sebelum melakukan penghapusan, mereka akan melakukan identifikasi lebih dulu. Di antaranya dengan membuatkan berita acara.
“Baru nanti keluar SK penghapusan dari bupati atas barang-barang hilang tersebut. Sehingga di catatan neraca pemerintah barang-barang itu sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Terkait hilangnya barang yang masuk kategori kejadian tidak terduga, menurut Erfin mekanisme penghapusan barang bisa berbeda. Jika normalnya SK penghapusan dilalui dengan pemindahtanganan. Yakni, dalam bentuk penjualan atau hibah.
“Target kami yang jelas di November nanti semua selesai agar Desember SK bupati bisa terbit,” tandas Erfin.
“Harga Mahal” Kerusuhan Kediri:
-Tiga kompleks gedung di Pemkab Kediri mulai DPRD Kabupaten Kediri, gedung sekretariat, dan gedung bupati rusak berat setelah dijarah dan dibakar pada Sabtu (30/8) lalu
-Kerugian akibat kebakaran gedung mencapai Rp 136 miliar
-Sebanyak 4.723 unit barang dan peralatan senilai Rp 23,9 miliar milik Pemkab Kediri hilang dijarah dan belum ada separo yang kembali
-Banyaknya kebutuhan anggaran untuk membangun ulang gedung pemkab dan membeli peralatan, membuat Pemkab Kediri mengajukan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum
-Tim Kementerian PU melakukan pengecekan sekaligus asesmen untuk menghitung kerusakan bangunan
