BLITAR Kitatoday.com — Ratusan petani dan mahasiswa Kabupaten Blitar menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional 2025 di depan Kantor Bupati Blitar pada Rabu (24 September). Dalam aksi yang berlangsung sejak siang hingga petang, massa melakukan long march dari Simpang Empat Kanigoro menuju Kantor Bupati dan membentangkan poster tuntutan agar konflik agraria di desa-desa Gadungan (Kecamatan Gandusari) dan Sumberbawang (Kecamatan Gandusari), serta Desa Sidodadi (Kecamatan Doko) segera dituntaskan.
Dalam orasi dan pidato massa, delapan hingga sembilan tuntutan disuarakan. Beberapa di antaranya: bentuk badan pelaksana reforma agraria nasional, cabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap melemahkan hak petani, dan tuntutan penyelesaian konflik agraria lokal di wilayah Blitar. “Negara wajib hadir melindungi petani, jangan biarkan monopoli agraria merugikan masyarakat kecil,” teriak koordinator aksi, Vita Narizza.
Aksi berlangsung dengan tertib, ditemani kawalan kepolisian setempat untuk menjaga ketertiban dan menghindari kericuhan. Massa juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan petani dan membawa sejumlah spanduk serta pamflet tuntutan agraria nasional dan lokal.
Di antara permasalahan lokal yang menjadi sorotan, konflik lahan antara petani dan pihak swasta di Desa Gadungan dan Sumberbawang menampung perhatian lebih. Kelompok petani menyebut bahwa hak ulayat dan akses terhadap irigasi ditutup atau dikuasai oleh pihak luar. Beberapa lahan yang semula digarap turun-temurun dianggap dicaplok atau diklaim oleh perusahaan tanpa kompensasi yang adil.
Selain itu, Sidodadi, Kecamatan Doko, disebut sebagai wilayah yang menyimpan konflik lama terkait sertifikasi tanah dan izin penggarapan petani. Dalam beberapa orasi, petani juga meminta agar pemerintah daerah menyusun peta agraria yang adil dan mengedepankan kepastian hukum atas kepemilikan lahan.
Aksi ini bukan hanya simbolis. Petani berharap nyata penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan dialog, mediasi, dan regulasi tegas. Beberapa perwakilan meminta agar Bupati Blitar segera mengundang tim reforma agraria, dinas terkait, dan pihak swasta untuk duduk bersama membahas penyelesaian konflik lokal ini.
Menjelang sore, beberapa petani diterima audiens dengan Bupati dan perwakilan OPD di ruang rapat Bupati. Bupati menjanjikan akan menindaklanjuti tuntutan petani dan memfasilitasi pembentukan tim pemantau konflik agraria internal daerah.
