JAKARTA, KITATODAY.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) RI resmi mencabut izin operasional 375 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – SPPG di seluruh Indonesia. Keputusan tegas ini tertuang dalam Surat Resmi BGN Nomor B-140/03.03/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.
Lebih krusial, 8 Dapur SPPG di Kabupaten Tulungagung masuk dalam daftar SPPG dengan status _Suspend Permanen_. Artinya, dapur tersebut tidak boleh lagi beroperasi dan semua akses keuangan langsung dibekukan.
Surat yang ditandatangani Sekretaris Utama BGN, Dr. Lili Khamiliyah, S.E, M.Si itu bersifat “Segera” dan ditujukan kepada 5 Bank Himbara: BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI.
8 SPPG KABUPATEN TULUNGAGUNG MASUK DAFTAR HITAM BGN
Berdasarkan data dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN yang dilampirkan, 8 dapur di Tulungagung dinyatakan bermasalah dan wajib dinonaktifkan _user maker_ dan _approval_-nya:
KECAMATAN BOYOLANGU: 4 DAPUR
1. SPPG Karangrejo 3
2. SPPG Pucung Kidul
3. SPPG Moyoketen
4. SPPG Tanjungsari
KECAMATAN LAIN: 4 DAPUR
5. SPPG Panjerejo 2 – Kec. Rejotangan
6. SPPG Bendiljati Kulon – Kec. Sumbergempol
7. SPPG Pakel – Kec. Ngantru
8. SPPG Kedungcangkring – Kec. Pagerwojo (Suspend Permanen)
BGN tidak hanya menutup akses. Dalam surat tersebut BGN memerintahkan Bank Himbara untuk segera melakukan rekonsiliasi saldo akhir pada Rekening Virtual Account 375 SPPG tersebut.
Setelah itu, Biro Umum dan Keuangan BGN akan melakukan penarikan dan penyetoran seluruh saldo ke Kas Negara.
“Ini adalah tindak lanjut atas hasil pengawasan. Negara tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dalam program pemenuhan gizi,” bunyi kutipan isi surat tersebut.
DESAKAN AUDIT DAN PROSES HUKUM
Keputusan BGN ini memperkuat dugaan adanya kebocoran dan penyimpangan anggaran di tubuh SPPG. LPK RI DPC Tulungagung mendesak Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Tulungagung segera melakukan audit investigasi dan menelusuri aliran dana yang sudah dicairkan oleh 8 SPPG tersebut.
Langkah BGN ini menjadi sinyal bahwa evaluasi dan pembersihan internal terhadap program Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak 8 SPPG di Tulungagung terkait alasan dan tindak lanjut _suspend permanen_ ini.
—
Sumber: Surat Resmi Badan Gizi Nasional RI No. B-140/03.03/07/2026, 24 Juli 2026
















