TULUNGAGUNG, KitaToday.Com – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) resmi melakukan sidak ke kantor Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Desa Tenggur terkait adanya dugaan kuat praktik mark-up anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kedatangan tim pada Rabu (04/05/2026) siang justru disambut dengan Kantor kosong dan bungkamnya pihak pengelola.
Kantor kondisi kosong di Jam Kerja
Tim LPK RI bersama sejumlah awak media tiba di lokasi kantor SPPG Desa Tenggur tepat pukul 12:30 WIB. Alih-alih mendapatkan transparansi, tim mendapati pemandangan ganjil: seluruh pintu rolling door kantor dalam keadaan tertutup rapat di tengah jam dinas.
Saat dilakukan penelusuran kepada karyawan di sekitar lokasi, diketahui bahwa Kepala SPPI, Haris, tidak berada di tempat dengan alasan sedang keluar kantor. Kondisi kantor yang sepi tak berpenghuni ini memicu kecurigaan adanya upaya penghindaran secara sistematis.
Kecaman Keras LPK RI
Perwakilan LPK RI, Parmonangan Sirait, menyatakan kekecewaan mendalam atas buruknya etika birokrasi dan transparansi di SPPG Tenggur.
“Kami sangat menyesalkan kondisi kantor SPPG yang sepi bak tak bertuan di jam produktif seperti ini. Bahkan pintu rolling door ditutup semua. Patut diduga ini sudah direncanakan untuk kabur atau menghindar karena mengetahui tim LPK RI akan datang melakukan konfirmasi,” tegas Parmonangan dengan nada tajam.
Indikasi “Main Mata” dan Ketakutan Pengelola.
Senada dengan hal tersebut, Gus Edi Al Ghoibi mengungkapkan bahwa kedatangan tim sebenarnya bukanlah hal yang mendadak. Pihaknya mengaku telah melakukan prosedur komunikasi secara formal maupun informal sebelumnya.
“Kemarin semua sudah saya konfirmasi terkait kehadiran kami hari ini di Kantor SPPG Tenggur. Namun, baik pengelola maupun pihak yayasan yang kami hubungi, Galih ,dan pengelola Siti Munawaroh semuanya kompak tidak menjawab. Bahkan tidak berani mengangkat telepon. Ada apa sebenarnya dengan oknum-oknum di MBG Tenggur ini? Jika tidak ada masalah, mengapa harus takut menemui kami?” ujar Gus Edi penuh tanya.
Dugaan Mark-Up Anggaran
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan mengenai ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan realita program MBG di lapangan. Hilangnya para pemangku kebijakan saat dikonfirmasi semakin memperkuat indikasi bahwa ada “borok” dalam pengelolaan anggaran yang berusaha ditutupi dari publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SPPG maupun yayasan terkait belum memberikan pernyataan resmi. LPK RI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ke jalur hukum jika tidak ada itikad baik untuk transparansi anggaran.
Reporter : Tim investigasi
Editor ; Redaksi
