TULUNGAGUNG, KitaToday.com – Ruang publik Tulungagung mendadak gaduh. Sorotan tajam tertuju pada anggaran pakan rusa di Pendopo Kongas Arum yang dinilai tidak nalar di tengah jeritan masyarakat kecil yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Anggaran Fantastis di Tengah Krisis
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran pakan rusa di kediaman resmi Bupati tersebut mencapai Rp600.000 per hari. Jika dikalkulasi dalam setahun, negara menggelontorkan dana sekitar Rp. 216.000.000 hanya untuk urusan perut hewan hias.
Angka ini memicu reaksi keras dari Gus Edi Al Ghoibi, Pembina LPK RI. Beliau menyayangkan prioritas anggaran yang dianggap “mati rasa” terhadap realitas sosial di lapangan.
- Ini bukan sekadar soal pakan rusa. Ini soal keberpihakan anggaran. Ketika rakyat harus berutang untuk berobat, maka setiap rupiah anggaran wajib berpihak kepada mereka,” tegas Gus Edi.
Kontras yang Menyakitkan :
Rusa Kenyang, Rakyat Terhutang
Kenyataan pahit masih dialami warga tidak mampu di Tulungagung. Beberapa poin krusial yang menjadi rapor merah kebijakan publik saat ini antara lain:
- Akses Kesehatan Terhambat : Warga miskin masih kesulitan mendapatkan layanan medis yang layak.
- Beban Hutang RSUD : Ditemukan fakta pasien harus berutang bahkan menunda pengobatan karena kendala biaya.
- Jaminan Kesehatan Bolong : Kepesertaan jaminan kesehatan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat rentan.
Pelanggaran Konstitusi dan Etika Anggaran :
Anggaran pakan rusa sebesar Rp216 juta per tahun tersebut sebenarnya mampu membiayai premi jaminan kesehatan bagi ribuan masyarakat miskin. Kondisi ini diduga kuat bertentangan dengan semangat:
- UUD 1945 Pasal 34 ayat (3): Negara wajib menyediakan layanan kesehatan layak.
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Hak rakyat atas pelayanan medis.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020: Pengelolaan anggaran harus efisien, efektif, dan pro-rakyat.
Pertanyaan Besar untuk Pemerintah Daerah
Publik kini menuntut transparansi. Muncul desakan agar pemerintah memberikan klarifikasi terkait beberapa hal:
Apakah anggaran ini murni APBD atau dana pribadi? Jika APBD, apa urgensinya bagi manfaat publik?
Mengapa belanja non-prioritas tetap berjalan mulus saat kebutuhan dasar (kesehatan) rakyat belum terpenuhi 100%?
Situasi ini memunculkan dugaan adanya pemborosan anggaran dan kegagalan kebijakan dalam menetapkan skala prioritas. Rakyat tidak butuh rusa yang gemuk, rakyat butuh kepastian bahwa mereka bisa berobat tanpa harus jatuh miskin. ( Red )
