Kitatoday.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengucurkan dana hingga Rp 200 triliun ke enam bank mulai hari ini. Purbaya mengungkapkan alasannya.
Dilansir detikFinance, dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun itu dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional. Sayangnya Purbaya tidak menyebutkan secara spesifik enam bank yang dimaksud.
“Besok (12/9/2025) sudah masuk, ke enam bank,” kata Purbaya kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN bisa dipastikan mendapat guyuran. Purbaya menyebut pemindahan dana itu tidak memerlukan peraturan menteri.
“Nggak (perlu Peraturan Menteri Keuangan), bisa (langsung). Kalau PMK pun saya yang tanda tangan,” ucapnya.
Alasan Pemerintah Suntik Rp200 T ke 6 Bank
Purbaya menyampaikan upaya ini dilakukan untuk menghidupkan kembali aliran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana itu akan ditempatkan ke rekening pemerintah yang ada di perbankan seperti deposito.
“Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan. Ada Rp 430 triliun, saya pindahkan ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Purbaya yakin dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.
Lalu, Apa Kata Ekonom?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan kebijakan ini bisa saja menggenjot perekonomian.
“Sebetulnya ini oke ada suntikan likuiditas besar di sektor riil, dan juga didukung kebijakan moneter saat ini oleh Bank Indonesia yang cenderung dalam beberapa bulan terakhir juga relatif agresif menurunkan suku bunga, dan implikasinya mendorong sektor riil. Harapannya memang kebijakan fiskal dan moneter itu cukup pro growth,” ungkap Eko dalam diskusi publik yang digelar Kamis (11/9/2025).
Hanya saja, ini perlu didukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi kemudahan berusaha di sektor riil. “Kalau tidak, ya ujungnya ekonomi tidak akan tumbuh seperti ekspektasi yang diharapkan,” lanjutnya.
Sebab, Eko menilai perbankan tidak kekurangan likuiditas kredit, yang kurang adalah permintaan kredit dari masyarakat.
Akbar menjelaskan dana Rp 200 triliun yang diguyur ke perbankan menjadi afirmasi Pemerintah untuk UMKM. Yakni, penghapusan UMKM dari daftar kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). “Kewajiban UMKM tidak dihapus. Namun, tetap dapat menikmati restrukturisasi atau kredit baru non konsumtif,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Selain itu, Pemerintah bisa menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8-9 persen untuk memberi ruang konsumsi bagi masyarakat. Juga memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir akhir tahun ini.
Kata Akbar, langkah ini untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang patuh aturan. “Semangat Menkeu yang baru sudah jelas. Beliau juga pasti paham pengusaha UMKM telah terdampak pengetatan fiskal,” jelas dia.
