JAKARTA Kitatoday.com – Parlemen Indonesia pada Selasa menyetujui anggaran 2026 Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup peningkatan belanja sebesar $231,5 miliar dan defisit fiskal 2,68%, seiring upaya pemimpin tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Meskipun ekonomi telah tumbuh sekitar 5% per tahun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia kesulitan untuk meningkatkan pertumbuhan. Prabowo, mantan komandan militer, berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan hingga 8%.
“Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, anggaran negara berperan sebagai katalisator yang mendorong sektor swasta sebagai motor utama,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya setelah persetujuan parlemen.
Prabowo menunjuk Purbaya bulan ini untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang dianggap sebagai sosok yang konservatif secara fiskal dan enggan mengambil risiko, meskipun ekonomi senilai $1,5 triliun tetap stabil.
Anggaran ini, yang pertama kali disusun oleh pemerintahan Prabowo, mengasumsikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, dibandingkan dengan target 5,2% untuk tahun 2025, dan menargetkan pendapatan sebesar 3.153,6 triliun rupiah ($189,29 miliar), sekitar 10% lebih tinggi dari tahun 2025.
Pengeluaran untuk 2026 diperkirakan akan 9% lebih tinggi dari total pengeluaran yang diperkirakan untuk 2025, karena Prabowo hampir menggandakan pengeluaran untuk program makan gratis menjadi 335 triliun rupiah, serta peningkatan sekitar 30% dalam pengeluaran pertahanan.
“Anggaran negara akan dioptimalkan untuk keadilan sosial, harus efektif dalam menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan harus lebih merata,” kata Purbaya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah akan memperketat penagihan pajak, mengambil tindakan terhadap penggelapan pajak, dan menagih pajak dari debitur besar.
“Saya akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Jadi, saya tidak perlu mengambil utang terlalu banyak,” katanya kepada wartawan dalam konferensi pers kemudian.
Purbaya memperkirakan peningkatan satu persen dalam pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan sekitar 220 triliun rupiah atau lebih dalam pendapatan tambahan pemerintah.
Defisit anggaran untuk tahun 2026, yang secara nominal sebesar 689,15 triliun rupiah, lebih tinggi dari usulan awal pada Agustus sebesar 2,48% dari produk domestik bruto (PDB) saat Sri Mulyani masih menjabat sebagai menteri keuangan.
Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah daerah. Namun, angka tersebut masih lebih rendah dari perkiraan tahun ini sebesar 2,78%.
Teuku Riefky, ekonom dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa defisit yang melebar tidak akan menjadi masalah selama tetap di bawah batas hukum 3% dan digunakan untuk pengeluaran produktif.
“Masalahnya sekarang banyak pengeluaran digunakan untuk program-program populis dan tidak produktif, seperti program makan gratis dan koperasi merah-putih … pengeluaran semacam ini seringkali tidak memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak,” katanya.
Parlemen juga menyetujui daftar rancangan undang-undang prioritas untuk tahun 2025 dan 2026, yang mencakup rancangan undang-undang tentang amnesti pajak, obligasi patriot, dan keuangan negara.
Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai rancangan undang-undang tersebut karena pembahasan baru akan dimulai setelah persetujuan anggaran pada Selasa.
($1 = 16.600 rupiah)
