JAKARTA, KITATODAY.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyesuaian biaya operasional dapur dan optimalisasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan ini ditegaskan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan lebih efisien, akuntabel, tepat sasaran, dan tidak melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan.
Dalam skema terbaru, pagu anggaran penyediaan makanan ditetapkan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar.
Operasional Dapur Dibatasi Maksimal Rp3.000
Salah satu penyesuaian utama adalah penetapan biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, yang dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
Sebelumnya, biaya operasional menggunakan mekanisme _at cost_ tanpa plafon, sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran yang melampaui pagu anggaran negara.
“Pengelolaan anggaran melalui efisiensi dan penguatan tata kelola ini dilakukan agar pembiayaan program berjalan selaras dan akuntabel. Sebelumnya, penerapan biaya operasional dengan mekanisme _at cost_ tanpa plafon menyebabkan pengeluaran berpotensi melampaui pagu anggaran negara. Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat,” ujar Juru Bicara BGN, Tysa Novenny.
Tysa menegaskan, penyesuaian skema pembiayaan merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, sekaligus memastikan alokasi dana tetap berorientasi pada pemenuhan kualitas gizi penerima manfaat.
Insentif Mitra Berbasis Kinerja
Penyesuaian juga diberlakukan terhadap skema insentif mitra. Jika sebelumnya mitra menerima tarif harian tetap sebesar Rp6.000.000, kini pemerintah menerapkan Insentif Fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.
Pemberian insentif tersebut didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan kepada penerima manfaat, sehingga alokasi anggaran dapat dikelola secara lebih terukur dan tetap berada dalam batas pagu yang ditetapkan.
Kendaraan Bukan Lagi Biaya Operasional
Selain itu, komponen kendaraan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya operasional.
Sejak awal pelaksanaan program, penyediaan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, serta peralatan makan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mitra.
Seluruh komponen pembiayaan, yang mencakup biaya operasional, biaya bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan, dihitung dan dibebankan berdasarkan periode satu bulan penuh.
Manajemen Baik, Anggaran Mencukupi
Tysa menambahkan, efisiensi pembiayaan harus diimbangi dengan pengelolaan operasional SPPG yang optimal, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan operasional dapur, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat,” pungkas Tysa.
Sumber: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
Redaksi : KITATODAY.COM
Aktual, Tajam, dan Terpercaya
















