JAKARTA, KITATODAY.COM — Badan Gizi Nasional BGN memberi batas waktu ketat. Sebanyak 8.303 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh Indonesia belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi SLHS.
Peringatan itu tertuang dalam Nota Dinas BGN Nomor: 581/D.TWS/ND/08/2026 yang diteken Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Dr. Ketut Sumedana, pada 5 Agustus 2026.
Nota dinas ini menindaklanjuti surat Kemenkes RI dan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis MBG sesuai Perbadan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026.
Rinciannya Bikin Geleng Kepala
Dari data BGN, masalah SLHS terbagi jadi 3 kelompok besar:
1. 1.588 SPPG – Sudah dalam proses penerbitan SLHS
2. 5.812 SPPG – Belum sama sekali mengajukan permohonan SLHS
3. 903 SPPG – Sudah ajukan tapi belum lolos. Rinciannya: 551 gagal di Inspeksi Kesehatan Lingkungan, 258 gagal uji lab, dan 94 penjamah makanannya belum terlatih
Link data lengkap SPPG yang bermasalah juga dilampirkan BGN: https://s.kemkes.go.id/Pengajuan_SPPG3Agust2026 dan https://s.kemkes.go.id/SLHS_SPPG3Agust2026
Ultimatum: 10 Agustus Wajib Beres
BGN tidak memberi toleransi lama. Dalam poin 4 nota dinas itu ditegaskan:
“Seluruh SPPG yang belum memiliki SLHS, baik yang belum mengajukan maupun yang dalam proses perbaikan diharuskan menyelesaikan seluruh proses sertifikasi paling lambat tanggal 10 Agustus 2026.”
Selain itu, KPPG, Korwil dan Korcam diperintahkan mengawal langsung proses pengajuan sertifikasi di wilayah masing-masing.
SLHS sendiri adalah syarat wajib keamanan pangan untuk dapur SPPG. Tanpa sertifikat ini, dapur rawan bermasalah saat menyalurkan makanan bergizi gratis ke sekolah.
Dengan tenggat tinggal 5 hari kerja, ratusan SPPG kini berpacu dengan waktu agar program MBG tidak terhambat karena persoalan administrasi dan sanitasi. ( Red )
















