banner 728x250

Dugaan Mark-Up Anggaran Program MBG, LPK-RI Tulungagung Soroti Kinerja SPPG Karangwaru

banner 120x600
banner 468x60

TULUNGAGUNG, KITATODAY.COM – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini tengah mendapat sorotan tajam di Kabupaten Tulungagung. Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) mencium adanya aroma dugaan manipulasi anggaran (mark-up) dalam distribusi makanan untuk anak-anak sekolah.

Dugaan ini mencuat setelah DPC LPK-RI Kabupaten Tulungagung menerima aduan resmi dari salah satu wali murid TK Taman Indria Tamanan. Pihak yang diduga kuat melakukan praktik menyimpang tersebut adalah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Karangwaru, Jum’at 22/5/2026.

banner 325x300

Aduan Wali Murid ke Plt Bupati Seolah “Masuk Angin”

Menurut keterangan salah satu wali murid berinisial (A), kondisi ini sebenarnya sudah lama dikeluhkan. Ia bahkan mengaku sudah melaporkan langsung ketimpangan ini kepada Plt Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, melalui sambungan telepon. Namun sayangnya, laporan tersebut dinilai jalan di tempat.

“Sampai saat ini belum ada tindakan sama sekali dari pihak terkait. Malah kondisinya di lapangan terasa semakin parah,” ungkap (A) dengan nada kecewa.

Menanggapi mandeknya respons pemerintah daerah, Penasehat DPC LPK-RI Kabupaten Tulungagung, Gus Edi Al Ghoibi, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menetapkan regulasi dan nominal yang sangat jelas terkait porsi makanan.

  • Porsi Besar: Rp 10.000,-
  • Porsi Kecil: Rp 8.000,-

Menurut Gus Ghoibi, nilai tersebut sudah lebih dari cukup jika benar-benar didistribusikan sesuai aturan, mengingat seluruh petugas SPPG sudah mendapatkan gaji tersendiri dari negara. Tugas mereka murni hanya melayani dan mengolah Pemberian Makanan (PM) sesuai anggaran.

“Modal bahan baku Rp 10.000 itu seharusnya kalau sudah jadi masakan matang nilainya setara dengan harga jual Rp 12.000 hingga Rp 15.000. Bukan malah nilai makanan matang yang disajikan justru dihargai pas Rp 10.000 (secara kualitas bahan bawah standar). Kalau begitu caranya, itu korupsi namanya!” tegas Gus Ghoibi dengan nada sengit.

Senada dengan Gus Ghoibi, Ketua LPK-RI Parmonangan Sirait ikut mengecam keras carut-marutnya implementasi program nasional ini di tingkat bawah. Ia menengarai ada celah yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

“Dengan adanya model menu basah, ini malah menjadi ladang korupsi bagi pihak mitra dan jaringannya. Orang-orang seperti ini adalah perusak program MBG yang sudah dicanangkan dengan baik oleh pemerintah pusat,” pungkas Parmonangan Sirait.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak SPPG Karangwaru maupun Dinas terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. (Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan