TULUNGAGUNG, KITATODAY.COM – Dugaan praktik lancung dalam pengelolaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangwaru kini resmi bergulir ke ranah pengawasan publik. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (DPC LPK-RI) Tulungagung secara resmi menerima laporan resmi terkait dugaan mark up (penggelembungan) anggaran di instansi pemenuhan gizi anak tersebut.
Laporan tersebut dilayangkan langsung oleh sejumlah wali murid dari TK Taman Indria Tamanan pada Jumat (22/5/2026). Langkah ini menjadi sinyal kuat adanya ketidakberesan serius dalam tata kelola fasilitas yang seharusnya menjamin nutrisi anak usia dini tersebut.
Pelayanan Buruk yang Berujung Laporan Hukum
Wali murid yang mengadu, berinisial A, secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaan mendalamnya terhadap sistem pelayanan dapur SPPG Karangwaru. Menurutnya, kualitas pelayanan yang jauh dari kata layak menjadi pemantik utama bagi para orang tua murid hingga akhirnya memilih menempuh jalur hukum melalui LPK-RI.
“Kami sangat menyayangkan pelayanan dapur SPPG tersebut. Ini menyangkut hak gizi anak-anak kami, jangan main-main,” ketus A dengan nada kecewa saat memberikan keterangan kepada media.
Merespons laporan tersebut, Ketua DPC LPK-RI Tulungagung, Parmonangan Sirait, tidak dapat menyembunyikan kegeramannya. Menurutnya, dugaan manipulasi anggaran yang berdampak langsung pada pemenuhan gizi anak adalah tindakan yang tidak bermoral dan mencederai hak konsumen, dalam hal ini anak didik dan orang tua murid.
Senada dengan ketegasan ketuanya, Penasehat LPK-RI Tulungagung, Gus Edi Al Ghoibi, saat dihubungi secara terpisah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. LPK-RI berkomitmen penuh untuk langsung turun ke lapangan guna melakukan investigasi dan pengecekan silang.
“Bila ada temuan mark up di lapangan, kami akan bertindak tegas sesuai pengaduan masyarakat. Tidak ada kompromi untuk hal-hal yang merugikan hak konsumen dan masyarakat,” tegas Gus Edi.
Sebagai lembaga yang terpercaya, LPK-RI Tulungagung memastikan langkah taktis berikutnya akan dilakukan secara terukur dan berbasis data. Dalam waktu dekat, tim investigasi LPK-RI akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data serta dokumen-dokumen terkait dari pihak SPPG Karangwaru. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik Tulungagung. Publik menanti transparansi dari pihak SPPG Karangwaru dan ketajaman taring LPK-RI dalam membongkar dugaan korupsi anggaran gizi yang berpotensi merugikan generasi masa depan daerah. (Red)
















